Jaga stabiitas politik jaga kurs rupiah

 

Rupiah/USD  pada Juli 2011 Rp8.512,80. Tahun 2024 April Rp. 16.200. Itu artinya rupiah terdepresiasi hampir  50 persen. Analoginya tahun 2011 untuk 1 BigMc USD 3. Anda bayar dengan uang Rp. 50.000, dapat kembalian Rp. 24.464. Sekarang anda beri uang Rp. 50.000 hanya dikembalikan Rp. 1400 untuk 1 BigMac.  Uang Rp. 50.000 tahun 2011 lebih bernilai dari uang Rp. 50.000 sekarang. Sementara nyarinya sama saja susahnya. Artinya semakin tahun rupiah semakin melemah dan semakin banyak rupiah diperlukan untuk mendapatkan barang  dan jasa. Sampai disini paham ya.

Nah apa pasal?  Peningkatan DSR ( debt service ratio) dan fundamental yang tidak seimbang antara moneter dan fiskal, yang sangat rentan terjadi capital outflow dan  kurs mata uang IDR jadi weakness. Dampaknya dalam pasar uang adalah biaya intermediasi, suku bunga jadi mahal dan tentu sektor real jadi terhambat. Dalam kondisi tersebut pengaruh eksternal seperti  kenaikan suku bunga the Fed sebagai solusi moneter meredam inflasi di AS, faktor geopolitik, jadi pelengkap derita saja. Artinya tanpa ada kebijakan suku bunga tinggi AS, ekonomi kita tetap rentan.

Ada buzzer pengamat ekonomi berkata menghibur diri, bahwa  depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan pendapatan ekspor dan output bersih. Itu juga tidak tepat untuk indonesia, untuk negara lain seperti China ada benarnya. Mengapa ? Salah satu alasannya adalah separuh ekspor Indonesia adalah pangan, produk pertanian, mineral, energi, dan produk primer lainnya. Barang-barang ini sering kali dalam mata uang dolar AS. Depresiasi rupiah dikaitkan dengan apresiasi dolar AS. Ketika dolar menguat, harga produk-produk primer itu jadi mahal dan mendorong menurunnya permintaan. Ketergantungan pada ekspor primer seperti CPO, batubara dan Crude oil membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga komoditas dunia. Jadi paham ya. Bahwa ekonomi Indonesia itu agak laen. 

Lantas bagaimana  pengaruh rupiah terhadap sektor perbankan dan perekonomian Indonesia. Teori ekonomi berpendapat bahwa harga saham sama dengan nilai sekarang yang diharapkan dari arus kas bersih masa depan, yang menyiratkan bahwa harga saham memberikan informasi tentang aktivitas ekonomi di masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa saham-saham secara agregat terkena depresiasi rupiah. Depresiasi satu persen akan menyebabkan keuntungan agregat turun hampir satu persen. Jika dilihat dari masing-masing sektor, hanya lima dari 62 sektor yang terkena depresiasi. Dari lima tersebut, tiga diantaranya bergerak di sektor perbankan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah menurunkan profitabilitas perbankan.

Berbeda dengan saat krisis Lehman dan kebijakan pelonggaran kuantitatif  (QE)  AS , bank-bank di Indonesia  memperoleh keuntungan yang tinggi, memiliki likuiditas yang melimpah, dan memiliki rasio kecukupan modal melebihi 23 persen. Namun, karenanya perbankan terjebak potensi NPL. Karena 71 persen pinjaman bank disalurkan ke korporasi, dan 45 persen utang korporasi dalam mata uang asing. Tahun 2013 terjadi Taper tantrum menggambarkan lonjakan imbal hasil Treasury AS. Lonjakan ini diakibatkan oleh pengumuman Federal Reserve (Fed) mengenai pengurangan kebijakan pelonggaran kuantitatif di masa depan. Dampak dari taper tantrum adalah arus modal dari pasar negara berkembang seperti Indonesia  kembali ke AS dan mencetuskan gejolak keuangan. Akibatnya Bank terkena depresiasi nilai tukar melalui pinjaman korporasinya dan korporasi juga terkena depresiasi secara langsung. Dampaknya bisa terjadi financial distress baik perbankan maupun korporasi yang listing di bursa. Ini bisa sistemik.

Saat sekarang sudah ada indikasi korporate kesulitan likuiditas valas. Bahkan Eric Thohir memerintahkan  BUMN untuk borong cepat Valas untuk mengamankan cash flow pembayaran utang bermata uang asing.  Kawatir default. Saya tidak tahu dasar realitas di kepala Eric. Yang jadi pertanyaan. Apakah OJK melakukan pengawasan ketat terhadap standar  praktik manajemen risiko yang baik seperti mewajibkan bank untuk memiliki aset likuid dalam mata uang asing dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valuta asing yang luar biasa selama periode 30 hari dan memperluas peraturan kehati-hatian perusahaan dalam bidang valuta asing untuk seluruh kewajiban valuta asing perusahaan.  

Mengapa ? 

Ingat, Utang luar negeri  Publik November 2023 terdiri dari utang pemerintah sebesar 192,6 miliar dolar AS. Swasta USD  Rp. 208,3. Total utang publik mencapai USD 400,9 miliar atau Rp. 6.495 triliun ( Kurs Rp. 16.200). Ini tidak kecil. Belum lagi walau SBN 85% dimiliki investor lokal namun mereka adalah perbankan dan dana pensiun yang sebagian besar SBN itu ditempatkan dalam skema repo kepada bank asing untuk mengamankan likuiditas. Artinya sama saja SBN itu sebagian besar dikuasai Asing. Ketika BI menaikan suku bunga, resiko SBN meningkat dan yield semakin tinggi. Untuk tennor 10 tahun sebagain benchmark, yield sudah mendekati 7%. Itu artinya terjadi pelepasan SBN di market.  Dampaknya kurs sulit untuk dikendalikan dan perbankan semakin bleeding terhadap resiko Repo SBN.

Solusi ?

Masalahnya sejak era Soeharto sampai sekarang tidak terjadi transformasi ekonomi dari komoditas primer ke Industri. Data menunjukan Ada korelasi positif yang besar antara harga ekspor Indonesia dan harga produk primer seperti besi, baja, aluminium, gas alam, kertas, tembaga, dan karet. Korelasi negatif antara harga ekspor Indonesia dan harga barang-barang elektronik seperti komputer, suku cadang komputer, telepon seluler, sirkuit terpadu, televisi, kamera, dan manufaktur padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, mainan, dan alas kaki. Dengan demikian, mengekspor lebih banyak produk manufaktur akan mengurangi paparan Indonesia terhadap guncangan nilai tukar perdagangan global. Artinya diversifikasi produk ekspor dapat mengurangi dampak guncangan harga.

Masalahnya di era Jokowi justru terjadi deindustrialisasi. Jadi, kedepan siapapun presiden harus mengkoreksi ini dan tidak bisa diteruskan kebijakan konyol sebelumnya. Indonesia harus mengikuti jejak Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik investasi asing langsung (FDI) dari perusahaan multinasional (MNC) yang mencari platform ekspor yang efisien. Caranya ?  Perbanyak pasokan listrik berbahan bakar murah seperti PLTA, perluas dan perkuat pusat logistik, memberantas korupsi dengan serius, menghapus tataniaga yang mendistorsi market, menolak proteksionisme yang meningkatkan biaya input impor, berinvestasi pada sumber daya manusia, R&D dan mendorong kewirausahaan kreatif. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk fokus pada strategi ini, karena perusahaan multinasional berupaya melakukan diversifikasi ke luar Tiongkok akibat reformasi ekonomi China generasi ke tiga.

Dalam jangka pendek, please, Para menteri berhenti bicara yang kontraproduktif  membela rupiah lewat buzzer dan omong kosong lewat media massa. Focus jaga stabilitas politik. MK harus bijak. Jangan ada lagi akrobat keputusan yang membuat antar elite berseteru. Ayo bergandengan tangan menjaga negeri ini. Ingat, kalau terjadi resesi akibat kurs rupiah diluar kendali itu akan sangat lama proses recovery nya. Bisa 10 tahun kita kehilangan momentum bergerak ke depan. Yang jadi korban anak cucu kita. Pahami itu, Jangan turuti keras kepala…

***

Apakah pemerintah kawatir dengan melemahnya rupiah? Tanya Florence 

“ Kamu baca aja news dari media mainstream. Dari SMI, Airlangga, Eric, dan  Pak Fery , lainnya bicara  bicara dengan versi mereka masing masing. Itu mengindikasikan mereka benar benar panik “ kata saya.

“ Mengapa ? 

“ Sejak dua tahun lalu Menteri keuangan dan BI sudah antisipasi kejatuhan rupiah akibat kebijakan suku bunga AS yang berdampak keringnya likuiditas valas. Contoh, menteri keuangan terbitkan global Bond valas  3,2 miliar untuk antisipasi pembayaran Utang Luar negeri. Tidak efektif. Kemudian BI keluarkan instrumen operasi moneter jangka pendek untuk menarik modal asing (hot money) seperti SRBI, SVBI dan SUVBI, sejauh ini juga tidak mampu berbuat banyak kendati memberikan bunga tinggi pada para pemodal.

Begitu juga kebijakan repatriasi devisa melalui mandatori penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang sudah berjalan sejak Agustus tahun lalu, nyatanya kurang dipatuhi korporat seiring berakhirnya pesta harga komoditas yang mencapai puncaknya pada tahun 2022 silam. “

“ Jadi apa lagi yang dilakukan BI menahan kejatuhan rupiah ?

“ Ya BI masuk kepasar valas spot, forward dan pasar SBN. Tapi ini benar benar konyol. Karena yang dilawan itu pasar. Engga akan efektif. 

“ Kenapa ?

“ Dalam tiga bulan tahun ini BI udah kuras cadev usd 6 miliar. Tetap aja rupiah jatuh. Mau dilanjutkan terus ? Ya untung  pemain hedge Fund. Tahun lalu BI menghabiskan cadangan devisa sekitar US$12 miliar menahan kejatuhan rupiah. Tetap aja rupiah jatuh. Dan lagi intervensi pasar itu membuat likuiditas valas semakin ketat. Bisa jadi bank domestik kena dampak negatif yang bersifat sistemik. “ 

“ Apa agenda politik dibalik kejatuhan rupiah ini?

“ ah engga ada. Partai mana paham otaknya mengenai  bursa valas. Ini murni karena pemerintah terlalu kuat terhadap BI dan DPR memberi peluang itu. Padahal faktanya sampai dengan Februari 2024 utang luar negeri jatuh tempo usd 69,75 miliar. Lebih  tinggi dibandingkan Februari tahun lalu yang masih di posisi US$68,09 miliar. Ini yang menguras devisa dan rupiah semakin lemah. Konyol nya lagi. Udah begitu. Eh malah tambah utang luar negeri lagi. Jadi total ULN naik menjadi US$407,2 miliar. Tahun depan akan naik lagi pembayaran utang luar negeri. Jadi beban DSR sudah membuat retak fundamental ekonomi makro. “ kata saya.

“  Solusinya gimana ? Tanya Florence.

“ Ya satu satunya jalan adalah menaikan BI Rate agar pelemahan rupiah tidak berlanjut. Tetapi kalau BI Rate dinaikkan, pertumbuhan ekonomi ditarget 5% tidak akan tercapai. Daya beli masyarakat akan semakin tergerus, ekspansi bisnis akan kontraksi, kita masuk jurang resesi karena pengetatan ekonomi. Gelombang NPL akan membesar dan kebangkrutan massal tidak bisa dihindari” kata saya.

“ Duh jadi apa solusi yang kontrit” tanya Florence mulai kawatir.

“ Ya kerja realistis bukan politis. Pertama dari sisi fiskal, pangkas belanja sampai 40%. Batalin semua proyek PSN termasuk IKN. Hapus semua subsidi langsung. Itu untuk memastikan kredibel dan akurat. Kedua, dengan konsisten melaksanakan yang pertama, BI bisa hentikan intervensi moneter. Langsung naikan BI Rate. Itu akan aman selagi yang pertama dari segi fiskal dilaksanakan. Memang pahit namun  ekonomi kita bisa selamat. Jangan kepala Batu seperti elite Venezuela dan Argentina. Dah gitu aja.” Kata saya.

Rencana Apple investasi di Indonesia.

 

CEO Apple Tim Cook hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (17/4/2024) untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pantauan Kompas.com, mobil yang membawa Tim Cook datang pukul 08.55 WIB di halaman belakang Kompleks Istana Kepresidenan. Tim yang didampingi oleh para stafnya kemudian turun dari mobil sedan hitam dan langsung membuat tanda "peace" menggunakan dua jari.  Semua media massa  berusaha meliput memberitakan dengan bombamdis seakan walau rupiah terpuruk namun reputasi investasi asing ke Indonesia tidak terpengaruh. Itu kesan yang ingin disampaikan ditengah keragu raguan hakim MK memutuskan sengketa Pilpres.

Saya akan berusaha membahas soal investasi Apple dan kemungkinan besar mimpi Indonesia menjadi hub investasi Apple di Asia Tenggara menggeser China. 

Pertama. Apple Inc adalah perusahaan AS yang tidak punya pabrik di AS. Mereka lahir dari soft design industri AS yang berfocus kepada research design technology dan value Industry dengan ongkos rendah dan laba berlipat.  Misal, di dalam perut product HP apple itu ada ratusan komponen yang dibuat oleh ratusan pamasok. Mereka para pemasok ini tergabung dalam management supply chain. Mereka beroperasi berdasarkan standar business apple dari sejak riset sampai pada much product ( produk massal). Mereka itu adalah industri ECI ( electronic components Industry). Proses produknya dari mengandalkan upah murah seperti casing, on/off instrument, baterai dan lain lain, sampai kepada high technology seperti microprosessor (CPU). 

Awalnya mereka bermitra dengan Foxconn di Taiwan. Namun sebagian besar pemasok dari China. Alasannya? ongkos supply chain dan kecepatan serta adopsi riset perusahaan China bisa mengimbanggi Apple. Itupun karena China sudah established dalam hal industri ECI ( electronic components Industry). Di AS untuk membuat 300 Kg material RRE butuh waktu 30 hari. India 45 hari. Jepang 40 hari. China hanya butuh waktu 3 hari. Itu sebagai pembanding. 

Kalau akhirnya Apple pindahkan sebagian proses produksinya ke Vietnam, itu  bukan karena China tidak menarik lagi. Tetapi karena Apple tidak bisa mereformasi bisnisnya yang mengandalkan upah murah. China tidak lagi berbisnis dengan upah murah. China sudah naikan upah 10 kali lipat sejak 10 tahun lalu.  Mengapa? industri ECI yang andalkan upah murah itu valuenya rendah. Beda dengan  ECI microprocessor. Itu nilai tambahnya sangat tinggi dan China tidak tergantikan. Apple tetap bergantung kepada China. Nah Kepindahan Apple ke Vietnam, sebenarnya mengikuti kepindahan industri ECI China yang sudah relokasi sejak 10 tahun lalu dengan motif upah murah. Yang invest di Vietnam bukan Apple tapi member supply chain Apple di China, yang totalnya mencapai USD 16 miliar.

Mengapa Industri ECI China relokasi ke Vietnam ? Pertama, sebagian besar  buruh Vietnam bisa  bahasa mandarin, sehingga mudah bagi China training mereka. Kedua. Produktifitas buruh Vietnam lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya. Jadi walau upah relatif sama dengan Indonesia, tetap saja Vietnam lebih murah dari segi produktifitas. Ketiga. Pemerintah Vietnam memberikan keringanan pajak, insentif investasi, dan proses pendaftaran usaha yang sederhana, menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investasi asing. Contoh, Tata niaga yang aman dan bersih dari rente. Beda dengan Indonesia, setiap tata niaga pasti ada rentenya.

Kedua. Apple berusaha mendekati Indonesia, karena market mereka di Indonesia mencapai USD 2 miliar/tahun. Sementara market mereka di China sudah tergerus oleh pesaingnya dari Huawei. Apalagi fitur Huawei menyatu dengan telp satelite anti blank spot. Oppo, yang jago distribusi dan marketing. Jadi mengapa Cook ingin bertemu langsung dengan Jokowi, ya berharap proteksi dari serangan produck HP China, dengan iming iming indonesia sebagai bagian dari proses produksi Apple. Ya kalau melihat infrastruktur ECI indonesia, kita hanya kebagian buat casing dan packing aja.  Sementara ECI lainnya tetap dari China dan Vietnam, Itupun mereka minta bebas bea impor agar bisa bersaing denga produk China.

***

Masalah kita di Indonesia wawasan bisnis dan riset baik pemerintah maupun dunia usaha sangat rendah. Apalagi dalam situasi dunia yang berubah, pergeseran geopolitik dari sumber daya alam ke sumber daya manusia, yang juga pertarungan geostrategis yang tidak lagi soal hegemoni kawasan tapi udah bergeser kepada  hegemoni logistik. Kita masih gagap melihat fenomena ini. Karena pemerintah yang low class dan memunggungi Riset. Mari saya beri contoh kasus betapa low class nya menteri dan presiden kita:

”Waktu saya di Washington sebulan lalu, kita paparin (rencana transisi energi) mereka sudah iya, terus saya bilang, where is the money? Ao ao ngomong doang," papar Luhut dalam acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas', Jakarta, dikutip Rabu (10/5/2023). Saya rasa itu bukan AS ngomong doang. Bisa jadi LBP salah menterjemahkan bahasa diplomasi. Kan kalimat diplomasi kalimat bersayap. Engga bisa diartikan secara harfiah.

Bisa saja Presiden AS Joe Biden mengungkapkan komitmen negara-negara G7 hasil inisiasi AS dan Jepang untuk mendanai percepatan transisi energi di Indonesia. Komitmen ini dituangkan melalui inisiasi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022). Bisa saja JETP itu “ Jadi Elo Tetap Patuh.” Artinya jangan noleh ke China. Patuh aja. Nah, elo akan dapat cuan USD 20 miliar dana JETP.

Terus ada lagi Adam Boehler CEO, US-DFC bertemu dengan LBP berjanji akan biayai pemindahan ibukota. Langsung sumringah. Biar tambah yakin dibentuklah dewan pengarah IKN, Tonny Blair dan Masayoshi Son. Eh ternyata omong doang juga. Itu mungkin salah pengertian. Maksudnya Boehler pindah ibukota, bukan Jakarta sebagai ibukota dipindahkan. Tapi kiblat indonesia pindah ke Washington. Nah Indonesia akan dapat uang USD 30 miliar.

Singapore minta supaya kita ekspor listrik dari energy bersih, Duh LBP langsung ngomong dengan Media massa. Kita akan supply listrik Tenaga Sampah (PLTS) ke Singapore. Padahal yang dimaksud Singapore Energy bersih itu bukan PLTSampah tetapi PLTSurya. Singapore hanya perlu lahan luas di Indonesia untuk pasang panel dan listriknya disalurkan ke Singapore lewat kabel bawah laut. Dengan itu Industri panel listrik singapore bisa hidup dan untung. “ Brengsek loh” Kata LBP menolak rencana Singapore. Batal lagi.

Elon Musk mau invest di Indonesia.Duh senangnya. LBP langsung sesumbar .Tesla akan pindahkan pabrik EV dan Baterai ke Indonesia, Itu investasi triliunan. Media massa gancar beritakan. Eh salah lagi. Maksud Elon Musk, “ gua hanya pindahin pabrik doang ke Indonesia, jual EV ke pasar indonesia. Tetapi duitnya dari bank di Indonesia. “ Ah brensgsek loh. Gagal lagi. Akhirnya Elon pindahin markas ke Malaysia, negara yang sudah ada pabrik katoda baterai. ELon tinggal bangun pabrik body EV doang.

Memang diplomasi itu ilmu yang rumit dan perlu talenta hebat.  Perlu banyak membaca dengan literasi luas dan kuat. Engga semua orang bisa. Nih ada cerita. Agus salim, saat konfrensi Meja Bundar, dia merokok lisong di tengah ruangan. Pihak Belanda yang ikut dalam konferensi tegor keras. “ Eh orang kampung! Teriak diplomat Belanda. “ Bau rokok kamu. Jaga etika ! Tambahnya.

Agus Salim menjawab “ Mengapa tuan membenci aroma rokok ini. Padahal dalam rokok ini ada tembakau, cengkeh dan lada. Bukankah tuan datang menjajah Indonesia karena rempah rempah itu. Kalau tidak suka aromanya ya hengkang dari Indonesia.” Tiga diplomat lain dari AS, Swedia dan Inggris tersenyum dan tertawa, seraya mengacungkan jempol “ Smart diplomasi..” Kata mereka. Tapi itu karena pemimpin masa lalu kita rendah hati dan doyan baca buku,  bukan doyan omong yang engga boleh dikritik. Lah sekarang, orang kritik mengingatkan, malah disuruh keluar dari Indonesia. Pas kena kasus Tataniaga Timah, bilang ini pelajaran mahal bagi Indonesia. Padahal udah diingatkan berkali sejak beberapa tahun lalu betapa brengseknya pengelolaan SDA kita. Eh aktifis  yang kritiis malah dikriminalisasi.

Mega Skandal Korupsi..

 

Berikut adalah deretan mega korupsi di Indonesia era Reformasi, yang diantaranya adalah  Kasus TPPI  sebesar Rp.37,8 triliun. Kasus Jiwasraya. Kerugian negara mencapai Rp. 16 triliun. Kasus ASABRI, merugikan negara mencapai Rp. 21 triliun. Kasus Tol MBZ, indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun. Kasus BTS, diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 8 triliun dari Rp 10 triliun. Semua pelaku terbukti sah di pengadilan bersalah. Dikenakan hukuman berat.  Itu kasus yang terekam lewat media massa. Sudah menjadi konsumsi publik. 

Tetapi ada juga kasus yang tidak jelas siapa pekakunya. Kalaupun ada hanya menyasar pihak yang tidak mengungkapkan secara significant. Seperti laporan PPPATK pada tahun 2023, menegaskan soal transaksi janggal Rp 300 triliun. Kasus impor emas ilegal mencapai Rp 189 triliun. Kasus Indosurya mencapai Rp. 181 triliun. Ekspor 5,2 juta ton ilegal nikel ke China. Diduga merugikan negara mencapai Rp 14,5 triliun.  Itu belum termasuk investasi bodong yang mencapai Rp. 139 triliun dan Ilegal judi Rp. 150 triliun. Teranyar kerugian negara atas Tata niaga Timah sebesar Rp. 271 trillun dan kasus fraud nasabah LPEI,  yang berdampak kerugian LPEI mencapai Rp. 18,1 triliun. 

Bayangkan di Malaysia kasus MD1 sebesar 50 miliar ringgit atau Rp 177,5 triliun, PM jadi pesakitan. Dan banyak elite yang masuk bui. Sementara kita jumlahnya sangat besar. Korupsi di Malaysia itu hanya secuil dibandingkan dengan di Indonesia.  Di era SBY kasus Century Gate hanya Rp. 12 triliun tumbang Partai Demokrat. Kasus EKTP hanya USD 400 juta. Ketua Umum Golkar masuk bui. Mengapa skala kejahatan korupsi di Indonesia dari tahun ketahun era Jokowi ukurannya terus membesar. Sepertinya modus korupsi sangat subur. Sehingga terjadi moral hazard ? Jawabannya sederhana. Yaitu lemah nya kontrol terhadap pelanggaran tindak pidana pencucian uang.

Gerbang pertama aliran uang haram dari hasil korupsi itu adalah perbankan dan pasar modal. Perbankan dan Non Bank sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah mengawasi lalu lintas pencucian uang tidak sepenuhnya menerapkan standar kepatuhan  DD KYC.  Bisa juga karena kesenjangan peraturan dan kelemahan budaya moral dan etika yang mencolok dalam sektor keuangan. Bisa jadi uang haram itu menjadi sumber daya cash flow bagi bank-bank terlilit NPL yang  bersembunyi dari window dressing. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas antar bank didanai oleh uang yang berasal dari uang haram, dan bank-bank tertentu sebenarnya diselamatkan dari dana ilegal. Moral hazard.

Dampak dari skandal korupsi gigantik itu bukan hanya masalah uang; ini tentang dampaknya terhadap masyarakat. Pencucian uang sangat terkait dengan budaya korupsi dan hidup hedonisme dan money politk, termasuk toxin bagi penegak hukum. Kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban kepada mastermind imemberikan pesan yang mengecewakan, di mana sebagian orang percaya bahwa uang dapat membeli impunitas, bahkan membeli kekuasaan.

Kenyataan pahit dalam industri perbankan dan keuangan, adalah mereka gagal menjadi agent of development. Mereka justru menjadi bagian dari rente perputaran uang haram, sehingga menyuburkan TPPU.  Skandal mega korupsi merupakan pengingat akan pentingnya memberantas aliran uang haram, karena konsekuensi dari menutup mata akan berdampak luas dan merugikan sistem keuangan dan masyarakat secara keseluruhan. Dan bisa memicu meluasnya rasa ketidak adilan sosial bagi masyarakat miskin. Ini bisa berdampak chaos politk dan sosial, distegrasi bangsa terancam.

Dengan adanya Kasus Skandal mega korupsi itu, sudah sangat mendesak pentingnya perubahan sistemik di sektor perbankan. Mengapa ? Ada kebutuhan untuk pengawasan peraturan yang lebih kuat, budaya perusahaan yang mengutamakan etika dibandingkan keuntungan, dan peningkatan perlindungan bagi pelapor. Pada akhirnya, financial knowledge berkaitan dengan operasi money laundry harus menjadi senjata paling ampuh melawan aliran dana korupsi dan pembelajaran dari skandal ini harus menjadi katalisator perubahan. Semoga.

Upaya Jokowi menempatkan proxy di Golkar...

 

Jokowi sadar bahwa dia tidak mungkin jadi Ketua Umum Golkar. Karena sesuai AD/ART diharuskan kader dan pernah duduk di DPP sedikinya 5 tahun. Tapi Jokowi akan menempatkan proxy nya sebagai Ketua Umum. Pilihan jatuh kepada Bahlil Lahadalia atau LBP. Namun belakangan nama LBP dicoret ganti dengan Agus Gumiwang. Keduanya menteri, Skenario nya. Harus melalui Munaslub Golkar sebelum jadwal Munas desember 2024. Artinya jadwal Munaslub harus saat Jokowi masih sebagai presiden. Sehingga mudah bagi Jokowi menggerakan sumber daya negara untuk menempatkan Bahlil atau Agus sebagai Ketua Umum.

 

Tahun 2023 sebelum Pemilu, Bahll pernah mengatakan kepada Yorris Raweray yang juga tokoh Golkar, bahwa dia sudah dapat ticket dari Jokowi untuk jadi Ketua Umum Golkar. Yorris tidak tanggapi serius. Karena focus kepada Pemilu 2024. Baru baru ini LBP yang juga fungsionaris Golkar mengatakan Golkar tidak bisa di intervensi pihak luar. Bisa jadi arah perkataan itu terhadap Jokowi, yang masih orang luar bagi Golkar.  Atau bisa jadi LBP berambisi juga jadi Ketum Golkar. Tentu dukungan bukan dari Jokowi tetapi oleh internal Golkar sendiri. 

 Agung Laksono yang juga tokoh kunci Golkar mengingatkan Bahlil bahwa Munas Golkar tetap desember 2024. Erwin Aksa Wakil Ketum Golkar mengatakan bahwa tidak ada alasan Golkar akan mengadakan Munaslub. Dan lagi prestasi Airlangga sebagai Ketua umum dinilai sukses. Suara Golkar bertambah dalam Pileg. Tidak ada masalah internal yang menggoyang Golkar sehingga harus diadakan Munaslub. Ini sinyal keras bahwa Golkar tidak lagi mudah diobok obok Jokowi.

Dengar kabar “ Kata teman. “ memang ada perseteruan antara Bahlil dan LBP. Maklum Bahlil itu dapat kuasa dari Jokowi untuk mempercepat investasi bukan hanya tambang tetapi juga sawit. Kemudian dapat kuasa lagi mencabut izin tambang. Terus dapat kuasa lagi memberikan tax allowance kepada pemegang IUP. Kekuasan yang begitu besar terhadap SDA membuat dia punya akses sumber daya keuangan. Ya maklum aja. Ibarat Gula, Bahlil itu didatangi oleh banyak semut. Semua tidak ada yang gratis kalau mau aman dari pedang Bahlil.

Bayangin aja. Lanjut teman. Otoritas Menteri ESDM, Menteri Pertanian dan Menteri keuangan diserahkan kepada Bahlil. Siapa yang engga kesel. Kalau kerjaannya benar ya engga ada masalah. Masalahnya kan bermasalah. Bisa jadi kekuasaan yang begitu besar kepada Bahlil sejak tahun 2020 tak terpisahkan dari upaya Jokowi untuk menempatkan Bahlil sebagai Ketua Umun Golkar. Maklum Munaslub Golkar hanya mungkin apabila dapat persetujuan DPD se Indonesia. Dan ini perlu uang besar membeli suara DPD termasuk DPP. Tapi dengan posisi Golkar pemenang Pileg nomor dua sekarang, value Golkar itu sudah mahal banget. Berat..

Saya tidak tahu kebenaran kata kata teman itu. Yang pasti kasus Bahlil itu sudah ditangani KPK dan beberapa pihak sudah laporkan kasus Bahlil ke pihak berwajib. Kalau LBP merasa gusar wajar saja. Kan teman temannya banyak pengusaha. Tentu mereka mengeluh ke dia. Bukan rahasia umum banyak juga pengusaha yang lapor ke DPR soal tingkah Bahlil itu. Dampak seperti ini tidak dipikirkan oleh Bahlil dan Jokowi. Yang justru membuat ruang Jokowi semakin sempit dan ditinggalkan oleh teman teman elite Politik. Dan posisi Airlangga semakin kokoh. Kasus hukumnya nya yang masih outstanding pasti banyak yang bela dia. “ Kalau mau makan, bareng bareng lah. Jangan makan sendirian” Kata teman.Ya business as usual lah. Semua about just business.

Jokowi perlu tempat berteduh setelah tidak lagi sebagai President. Dan itu tentu Golkar tempat yang nyaman. Dan lagi keinginan Jokowi itu bukan mendadak. Tetapi dipersiapkan sejak usai Pemilu 2019. Semua pertinggi partai Golkar mengamini rencana Jokowi itu. Dalam perjalanan menuju Pemilu 2024 semua baik baik saja. Semua masih komit. Tetapi setelah usai Pemilu. Hasil quick count PraGib unggul dan Golkar peringkat dua. Keadaan berubah. Para elite Golkar tidak lagi sepenuhnya jinak kepada Jokowi. Dalam politik tidak ada teman abadi . Yang ada hanya kepentingan. Sama dengan bisnis.

Harga harga naik...?

 

Saya nonton di Youtube rapat kerja antara DPR RI komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan PT. RNI berserta jajarannya. Dari pembicaraan itu, saya sempat mengerutkan kening. Mengapa ? baik pemerintah maupun DPR hanya membahas akibat. Mereka berdebat soal akibat harga beras naik. Solusi yang disampaikan tidak terstruktur. DPR cenderung menyalahkan. Pemerintah cenderung membela diri. Padahal kalaulah Pemerintah dan DPR tahu dan mengerti masalah subtansi, tidak seharusnya mereka bicara omong kosong. Mengapa ?

Sumber masalah itu ada pada UU No. 18 Tahun 2012. UU ini mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan perseorangan. Ketahanan pangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Tugas negara adalah menyediakan pangan. Soal darimana pangan itu datang. APakah dari impor atau dari petani, itu tidak penting. Karena yang jadi target negara adalah konsumen. Artinya pemerintah telah melaksanakan UU No. 18/2012.

Nah kalau DPR mempertanyakan soal harga yang tidak terjangkau, itu mencereminkan lack knowledge mereka terhadap UU 18/2012. Atau memang UU itu atas dasar pesanan 9 naga dan DPR hanya setuju aja. So, Harga beras di pasar itu tidak bisa dipatok dengan HET dan HPP gabah. Mengapa ?  harga itu terkait dengan kurs rupiah yang melemah, suku bunga yang tinggi dan inflasi yang membuat melemahnya daya beli konsumen. Ini masalah free market  Itu tidak sesederhana HET dan HPP. Paham engga ? 

Terjadinya disparitas harga impor dengan harga dalam negeri, itu  bukan karena El Nino. Tapi karena kurs IDR dan cost of fund atau tepatnya inefisiensi ekonomi nasional. Itu bukan urusan Jokowi. Itu urusan BI, sebagai pengelola moneter, yang tugasnya menjaga inflasi agar tidak liar. Dan BI pun tidak bisa disalahkan. Kebiijakan soal suku bunga dan kurs itu terbukti efektif menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produksi para pengusaha kakap. Dan kalau karena itu rakyat menjerit karena harga harga naik, ya didoakan saja agar bersabar. Kalau mereka demo tinggal suruh preman bayaran untuk tandingi demo itu.

Inflasi beras dan lain lain termasuk kenaikan pajak, seakan membuka kotak pandora takhyul ekonomi,  yang selama ini disembunyikan lewat HOAX statistik. Bahwa regulasi dan UU terkait ekonomi kita itu memang liberal dan market oriented. Orang bokek tidak pantas mengeluh harga harga naik. Karena suka tidak suka mereka bagian dari warga negara yang memilih presiden dan DPR, yang akhirnya melahirkan aturan yang pro pasar. Kalau rakyat berpikir utopia seperti narasi kampanye Pemilu, ya itu salah mereka sendiri. Bego sendiri. Orang waras tahu kalau itu semua omong kosong. Tidak ada nafas Pancasila dalam UU ekonomi. 

Dalam hidup ini tidak ada orang lain yang akan menuntun anda kecuali memanfaatkan anda. Tidak ada makan siang gratis. Kalau anda masih percaya ada yang gratis, itu artinya anda lebih dungu dari monyet di hutan.  Kalau orang lain aman dan tidak mengeluhkan harga naik, itu bukan berarti mereka kaya. Tetapi karena mereka sadar berada di rumah besar kapitalisme.  Free entry free fall. Mereka focus meningkatkan income agar berapapun harga di pasar bisa dibayar.

Diamnya orang baik dan tumpulnya akal sehat.

 

Tahukah anda?. Venezuela adalah negara yang sangat kaya SDA Migasnya. Bahkan cadangan MIGAS nya lebih besar dari Timur Tengar dan Asia Tengah. Makanya Venezuela pernah menjadi salah satu negara paling makmur di Amerika Latin. Namun dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan drastis. Itu bukan karena SDA nya habis. Tetapi karena chaos politik yang berdampak kepada chaos ekonomi. Lebih 50% rakyat kelaparan. Seorang ayah rela menyerahkan anak gadisinya ditiduri orang asing untuk sekilo gandum. Karena tidak ada lagi yang bernilai untuk dijual. Nilai mata uang lebih rendah dari tissue toilet. 

Ekonomi jatuh ketitik tanpa harapan. Kekurangan sumber daya penting seperti makanan, obat-obatan, dan listrik. Tahun 2023 saja lebih 7,7 juta orang jadi pengungsi di uar negeri seperti Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Anak anak berjalan kaki melintasi Celah Darién yang berbahaya antara Kolombia dan Panama. Menurut UNICEF  jumlahnya tujuh kali lebih banyak dibandingkan jumlah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara Negara tempat mereka ngungsi juga bukan negara kaya. Akibatnya keberadaan mereka menimbulkan masalah sosial baru.

Tahun 2009 saya pernah berbisnis ke Caracas, ibu kota Venezuela. Jadi sedikitnya tahu tentang politik di sana. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa sampai rakyat tidak mampu bersatu memilih pemimpin yang qualified memperbaiki ekonomi ? Jawabnya adalah tidak adanya tokoh pemersatu. Sementara sistem politik memang sengaja by design membuat masyarakat terpolarisasi.  Andai polarisasi itu didasarkan kepada idiologi mensejahterakan. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah  adalah polarisasi itu terjadi karena faktor elektoral Pemilu. Karena memang setiap pemimpin yang tampil menawarkan populisme ditengah lautan rakyat miskin. Akibatnya yang menang ya bandit.

Setelah menang pemilu. para pemimpin baik di DPR maupun presiden tidak berusaha menjadi agent pemersatu. Tetapi justru mereka memelihara polarisasi. Setiap protes rakyat kepada pemerintah dibenturkan dengan masyarakat yang pro pemerintah. Setiap demo selalu dua kubu berada di tempat yang sama. Ini memancing benturan horisontal. Karenanya para akademisi dibalik group protes memilih menghindari Parlemen jalanan. Kaum oposisi di kriminalisasi. Dalam pemilu terakhir, yang berlangsung sengit, Presiden Nicolas Maduro menang besar dalam Pemilu Legislatif Venezuela. Partai sosialis yang ia pimpin memenangkan 67,7 persen suara.

Sementara Juan Guaido, Pemimpin oposisi Venezuela yang paling terkenal memang tidak dapat dukungan dalam Pemilu karena semua intititusi Pelaksana Pemilu dibawah kendali Maduro. Tetapi kekuatan masyarakat civil dari akademisi mendukungnya. International juga mendukungnya. Akal sehat mendukungnya. Nicolás Maduro sebagai presiden menggunakan popularitas dan kekuatan elektoralnya menghabisi karir Juan Guaido. Dia dituduh sebagai antek asing, antek AS. Dan terpaksa hengkang ke AS. Dia tidak akan kembali ke Venezuela.

" Dulu kakek saya " Kata sahabat saya Aliana di Caracas. " sangat membanggakan para pemimpin kiri Venezuela. Hampir semua kebutuhan kami disubsidi negara. Bahkan pengangguran dapat gaji. PNS dapat gaji sama dengan standar negara maju. Para buruh mendapatkan gaji diatas rata rata. Tapi berjalannya waktu, kami baru menyadari. Peradaban tidak bergerak ke depan bagi Venezuela. Tetapi bergerak mundur.  Negeri kami dihabisi oleh mindset korup.Bukan hanya pemimpin disemua lini yang korup tetapi juga semua rakyat Venezuela menikmati korupsi itu lewat Bansos yang tidak rasional dan subsidi yang meracuni kemandirian.  

Ramon sahabat saya di Panama mendengar itu mengerutkan kening. Dia geleng geleng kepala.  Mungkin dia tidak habis pikir. Bagaimana Aliena yang terpelajar mengeluhkan sesuatu yang sudah terjadi. Padahal dari dulu para cendikiawan dan akademis sudah mengingatkan. Bahwa tidak ada masa depan bagi Venezuela. Kemakmuran yang dijanjikan politisi itu hanya omong kosong. Karena saat mereka bicara, mereka sedang meniduri pelacur dan mulut bau Tequila dan mereka berpesta diatas tumpukan surat utang negara yang tidak terkendali. Walau ratio utang terhadap PDB Venezuela hanya 30%. Tetapi saat harga komoditas jatuh, cash flow macet. Kejatuhan ekonomi pun terjadi.

Padahal demokrasi dan Pemilu itu, kata Ramon,  sejatinya adalah proses pendidikan politik bagi semua orang. Agar setiap orang yang punya hak pilih melakukan perbaikan dan perubahan secara akal sehat. Bahwa apapun yang gratis dari pemerintah itu bagian dari korupsi dan destruktif terhadap hukum kausalitas. Dan ketika kaum cendekiawan yang tidak memihak di stigma partisan, itu artinya negara sudah kehilangan akal sehat, termasuk rakyatnya. Kehancuran adalah keniscayaan. Hanya masalah waktu. 

Dulu nasionalisme rakyat Venezuela sangat militan seperti militan kaum kiri. Tetapi kini mereka eksodus ke luar negeri. Nasionalisme yang meraka pahami selama ini ternyata menjadikan mereka pengungsi di negeri orang, menjadi stateless.. Ya dosa keturunan dari sikap orang tua mereka yang bodoh dan diamnya orang baik. Hanya akan melahirkan pemimpin bandit dan gerombolan gengster, demikian kata Ramon .